Ibukota, OBOR, dan Iluminati

DKI Jakarta bisa saja menyerahkan mahkota ibukota ke PPU-Kukar, Penajam Paser Utara Kutai Kartanegara. Kelak namanya adalah DKI PPU-Kukar. Nama yang panjang, terdiri dari dua wilayah kabupaten calon Ibukota (baru) Negara pilihan Presiden Jokowi. Lokasinya di Kalimantan Timur. Trus masalahnya apa ? Bangsa ini beberapa kali pindah Ibukota, namun tidak bermasalah sengit. Tinggal bagaimana bangsa ini memitigasi potensial masalah yang bakal timbul.

Latar belakang --alasan-- pemindahan Ibukota adalah kutukan banjir di Jakarta, rawan bencana, dan kemacetan akut. Ini niatnya pindah Ibukota dari Jakarta ke PPU Kukar. Apakah problem tersebut terjawab ? Sejauh ini sepertinya calon ibukota baru belum bisa menjawab semuanya. Kukar beberapa kali banjir. PPU memang tidak macet, lha memang daerah ini masih sepi. Di sisi lain, Gubernur DKI Anies sepertinya berjuang keras agak usulan pemindahan Ibukota ini urung. Anies masih berharap Ibukota Negara ada di Jakarta. Berbeda dengan Presiden Jokowi yang kukuh dengan pendiriannya memindahkan Ibukota. Berkaitan dengan niat ini, bisa jadi ada hal - hal yang menjadi ganjalan elite selama di Jakarta.

Apakah ada niatan tersembunyi di balik pemindahan Ibukota ? Faham mahfum semenjak heboh reklamasi pantai Jakarta yang digoyang melulu, elite bisnis properti menggeser konsentrasinya ke Meikarta yang sejatinya sudah berjalan. Pergeseran konsentrasi ini meningkatkan tensi Meikarta. Namun popularitas Meikarta ternyata malah berbuah sengkarut, dan sekarang Meikarta melempem sampai asem. Paska melempemnya Meikarta, muncullah ide pemindahan Ibukota. Kerasnya niat pemerintah dalam memindahkan Ibukota didukung oleh tingginya antusiasme para pengembangan lahan reklamasi yang ingin berkontribusi di ibukota baru, sepertinya tidak seiring dimana disisi lain ada kenaikan tensi ngototnya rakyat Jakarta menentang hal tersebut. Warga Jakarta faham bahwa Gubernur Anies melakukan berbagai pembenahan salah satunya bertujuan berusaha untuk mempertahankan Ibukota agar tetap di Jakarta. Ini menunjukkan dua kepentingan yang tidak sejalan.

Siapakah di balik kepentingan - kepentingan pemindahan Ibukota ? Sejauh ini hembusan isyu bahwa bisnis properti, reklamasi teluk Jakarta dan pengembangan kota supermewah Meikarta dikait - kaitkan dengan OneBeltOneRoad (OBOR) tidaklah terbukti secara hukum. Memang, sebagai Gubernur Jakarta, Anies terkesan membuat ulah tak sedap dengan menghentikan Reklamasi teluk Jakarta. Dan berikutnya adanya masalah Meikarta. Orang hanya bisa meraba - raba pembangunan tol, transportasi umum layang, dan beberapa proyek infrastruktur yang didanai oleh China sebagai jangkar bahwa proyek - proyek tersebut seuntai dengan reklamasi teluk Jakarta dan Meikarta. Dan tentunya tebak - tebak buah manggis terkait dengan megaproyek OBOR.

Apa itu OBOR ? OBOR adalah megaproyek China dalam rangka menguasai dunia, bersaing dengan megaproyek Tatanan Dunia Baru dari Iluminati. Mengapa banyak orang disini yang antipati dengan OBOR-nya China ? Bangsa ini memiliki sejarah kelam terkait gerakan pemberontakan G-30-S-PKI tahun 1965. PKI saat itu hendak melakukan kudeta didukung Komunis Beijing, dan nyata - nyata hendak membangun pasukan angkatan kelima menyaingi TNI. Banyak korban bergelimpangan sepanjang PKI melancarkan program kudeta ini.

Apakah itu Iluminati ? Iluminati adalah proyek menata dunia dengan segala sektor budaya, politik, hukum, dan agama. Satu peradaban baru di bawah dewa matahari. Gerakan Iluminati --konon-- pusatnya di Amerika dan merujuk kepada keberhasilan proyek Zionisme. Sudah sejak lama Indonesia --dan tentunya Jakarta-- diincar sebagai target evolusi sosial gerakan Iluminati. Gaya kosmopolitan dinilai sangat cocok dengan mainstream Iluminati di Jakarta sebagai Ibukota yang metropolitan. Bahkan, sebahagian style Iluminati sudah ter-implementasi di banyak Ibukota negara - negara, termasuk disini. Gaya konsumtif, hiburan, dan hedonisme salah satunya. Tanda - tanda hal tersebut sudah ada, terlihat banyak gaya barat dominan di Jakarta, tapi tentunya hal ini tidak terbukti secara tertulis. Mana ada.

Resistensi terhadap reklamasi dan adanya model gaya barat (sebagai implementasi ala Iluminati) mungkin menjadi kendala terbesar masuknya megaproyek OBOR di Jakarta. Lantas apakah orang Indonesia setuju dengan tatanan dunia baru versi Iluminati ? Orang Indonesia yang merdeka, idealnya menentang keduanya. Alias tidak setuju. Tapi tataran ideal berbeda dengan tataran aktual. Tataran aktual terlalu banyak problem yang membuat orang berbelok dari nilai ideal. Salah satunya adalah jerat hutang. Jaman Orde Baru hingga orde reformasi Indonesia memiliki hutang dengan Amerika dan dengan banyak negara Barat, klan Iluminati. Itu dulu. Bagaimana sekarang ? Tetap belum waras. Masih tenggelam dengan hutang.

Indonesia yang sudah kenyang dirundung hutang, nasibnya belakangan makin bingung tak tau hendak bagaimana membayar hutangnya yang telah beranak cucu tersebut. China entah bagaimana  mengetahui persis hal tersebut.  Pada suatu masa orang - orang kepercayaan Presiden Jokowi wira - wiri menjalin komunikasi dengan China. Gayung bersambut. China mengapresiasi SOS dari Jakarta. Akhirnya Jakarta harus terjerat hutang berikutnya ketika menerima uluran dari China guna membangun infrastruktur yang digadang - gadangkan pemerintahan Jokowi. Indonesia berhutang lagi. Kenapa ? Indonesia butuh hutangan untuk membayar hutang, disisi lain China butuh jalur OBOR melalui Indonesia. Maka lahirlah trilyunan rupiah proyek infrastruktur yang didanai dari hutang. Hutang darimana ? Yaitu tadi, dari China. Apa maksud China menghutangi Indonesia ? Nah, ternyata memang China butuh terobosan untuk mendukung OneBeltOneRoad. Terobosan itu salah satunya adalah jalur laut dari Beijing ke Hongkong lantas mepet ke Pilipina, dan menembus Indonesia. Port terbaik ya di Timur Kalimantan. Logis. Tetapi apakah betul pemindahan Ibukota ini terkait dengan OBOR ? Benarkan OBOR hendak menyaingi Iluminati yang sudah mewarnai Jakarta ? Wallahualam. [] haris fauzi, Pendopo, 29 Agustus 2019.

Katanya Merdeka

Bagi saya, ini mungkin keteledoran pemerintah. Kita masih ingat, bagaimana era Presiden Habibie terpeleset bujuk rayu suara - suara yang memintanya melakukan referendum Timor-Timur. Bahkan ada suara yang meyakinkan, bahwa referendum-pun, hasilnya adalah Timor-Timur tak hendak lepas dan pasti memilih bersatu dalam NKRI. Namun kenyataannya jebol. Habibie terpeleset dalam pengambilan keputusan, dan para pembisik tadi kabur, berkilah, cuci tangan, dan menikmati dagangannya dengan diam - diam sambil terkekeh menertawakan nasib bangsa ini. Satu propinsi terlepas dari pangkuan NKRI.  Berubah menjadi negara tersendiri dengan nama Timor Leste. Hanya gegara bisikan tak bertuan tadi. Ini keteledoran. Indonesia bingung. Bagaimana nasib warga Timor selepas melepaskan diri dari NKRI ? Wallahualam. Kalo disebut makmur sejahtera sih sepertinya masih jauh.

Lima tahun terakhir Papua beberapa kali membara. Kadang bara kecil, kadang baranya cukup besar. Sejatinya belasan tahun lalu sudah dimulai dimana panji - panji bintang kejora sering dipublikasikan, yel - yel dan lagu - lagu heroik kedaerahan sering diperdengarkan. Terjadi gesekan di grass root. Kala itu Presiden Gus Dur berusaha kalem menanggapi hal ini. Salah satu kekalemannya adalah menyetujui perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Plus pembentukan propinsi baru. Memang cuma ganti nama, tapi bisa jadi ini juga salah satu keteledoran. Entah kenapa, paska penggantian nama, bukannya kericuhan mereda, malah muncul beberapa kali.

Kala nama, jargon, panji sudah berhiruk-pikuk, maka kali ini memasuki fase akut. Panen banyak bermunculan narasi - narasi yang menegasikan NKRI dalam wacana pemisahan Papua. Salah satunya adalah jargon "Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora" yang demikian populer. Menanggapi kasus tersebut pemerintahan Jokowi mencoba hati - hati dan cenderung permisif. Apalagi media saat itu masih menyorot perkembangan Freeport yang selalu berkesan kontroversi. Tak cuma jargon, lama - lama kasus berlanjut dengan kerapnya bentrok antara aparat dengan kelompok masyarakat lokal Papua, kadangkala berbaku tembak. Bahkan belum sebulan lalu ada prajurit yang terbunuh kala terjadi baku tembak. Lagi - lagi pemerintah permisif. Ini blunder keteledoran yang bukan main mencolok. Prajurit TNI telah terbunuh. Namun, permisif. Kita bisa apa.

Okelah bisa jadi tensi permisif ini penilaian subyektif, dan lantas kita butuh perbandingan. Mari kita bandingkan. Saya sebut permisif setidaknya bila dibandingkan dengan era Orde Baru yang nampak sama sekali tidak permisif. Terlihat Orde Baru sangat struggling dalam berjibaku mempertahankan Irian Jaya, dan juga menjaga simbol - simbol NKRI dimanapun termasuk di Irian Jaya. Buktinya, setidaknya ada pasukan yang berjaga di tanah Papua. Itu pemberangkatan yang resmi diumumkan oleh pemerintah. Yang operasi senyap tentunya tidak ada yang faham. Itu bedanya. Sifat permisif pemerintah terhadap riak - riak subversif seperti yang sering muncul sekarang, sepertinya tidak pernah ada di jaman Orde Baru. Orde baru memang struggle dalam hal seperti ini. Cenderung over dosis, namun terbukti mampu mempertahankan Irian Jaya dan memadamkan gejolak yang ada.

Tak bisa dipungkiri, memang Orde Baru memiliki gen militeristik sebagai garda depan kestabilan pemerintahan. Dwi Fungsi ABRI menjadi mesin stabilitas di semua sektor. Seakan tidak peduli dengan LSM - LSM yang mengritiknya dengan berbagai alasan humanisme dan romantisme nilai universal. Gak ada romantisme. Pokok e NKRI harga mati, gak ikut NKRI ya digebug. Itu gaya Orde Baru dulu.

Bila pemerintah kali ini memang cermat dan tidak sedang disibukkan dengan hal - hal yang tidak perlu, harusnya pemerintah sekarang waspada. Meluangkan waktu untuk memikirkan hal ini. Bukan merespon alakadarnya lantas permisif dan pembiaran "entar - besok - entar - besok". Karena potensi disintegrasi bangsa itu terlihat makin menganga. Apa yang dilakukan pemerintah rasanya kurang strategis. Hanya semacam respon unyu-unyu semata. Bila ada kasus, maka ujug - ujug berusaha dipadamkan. Apa yang dilakukan adalah lebih sebagai tindakan koreksi, bukan pencegahan. Memang sih, ini terserah pilihan pemegang kekuasaan. Namun, sebaiknya jangan teledor. Jangan merespon ala unyu-unyu saja. Sekali teledor mercon renceng akan meletus-letus berturutan.

Memang potensi permasalahan disintegrasi seperti apaan sih ? Sejatinya ada beberapa wilayah yang berpotensi memisahkan menjadi negeri kecil, seperti Aceh. Alhamdulillah ternyata Aceh lebih sabar dalam menyikapi keteledoran - keteledoran ini. Aceh dengan pola hukum syariah yang tersendiri, tidak lantas melepaskan diri, walau potensi itu ada dan kadang juga meletup. Demikian juga Jogyakarta yang memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan cara daerah lain. Ndilalah-nya Jogyakarta juga masih bersabar dan bisa memandang sisi positif yang selalu ada, entah besar - entah kecil. Cool aja.

Di banyak ragam hiruk - pikuk problem kesatuan bangsa, ternyata ada hal - hal  konyol. Segala hiruk - pikuk yang mengancam integrasi bangsa kali ini, entah kenapa kambing hitamnya adalah umat Islam. Memang paling gampang menyalahkan umat Islam. Pada kasus black out PLN mati lampu, ada saja yang menyalahkan Islam. Kasus bentrok di Papua, yang disalahkan FPI dan HTI. Ini memang cara termudah, namun tidaklah tepat. Ya memang cara konyol itu kebanyakan tidaklah tepat. Tapi bisa jadi jalan termudah. Wacana "pengambilan jalan termudah" ini malah menjadi rentetan keteledoran berikutnya, jadi berkesan asal -asalan. Solusi yang sering dilontarkan hanya untuk menutup sebuah kasus tanpa memperhatikan akarnya. Mungkin pemerintah sibuk mengurus proyek - proyek infrastruktur, sibuk mendongkrak nilai rupiah, sibuk memangkas subsidi, sibuk menaikkan pajak, sibuk mengurus BUMN yang bangkrut satu persatu. Tapi, pemerintah tidak bisa teledor terus - menerus. Seyogyanya pemerintah jangan berulang - ulang melakukan blunder.

Tak lepas dari sejarah jua. Mengkambing-hitamkan sesuatu memang menjadi keniscayaan disini. Sebagai bentuk simplifikasi itu tadi, metode termudah menyelesaikan persoalan adalah mencari kambing hitam. Jaman Orde Baru segala sesuatu problem subversif punya kambing hitam, kambing naas itu namanya PKI. Ada kerusuhan sedikit saja, disebutlah dalangnya PKI. Ada kritik kecil terhadap pemerintah, dituduhlah sebagai PKI. Ada kaki kursi patah, menuduh siapa ? Yang menggelikan ternyata metode ini dicoba dijalankan lagi kali ini. Namun hasilnya "zonk" alias fatal. Ternyata metode tersebut sudah tidak implementatif. Entah kenapa nasibnya meleset melulu. Karena meleset melulu, rakyat jadi makin tidak percaya. Dalam keadaan berkuasa tanpa kepercayaan rakyat, penguasa memang mengijinkan dirinya sendiri untuk mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Teori Macchiavellian bilang begitu. Dan kenyataannya memang begitu. Maka, blunder keteledoran makin menggunung. Kita semua menyaksikan gunung - gunung itu. Hanya melihat sambil menunggu akibatnya. Mau mengoreksi, takut digebug. Lho kok begitu ? Lha iya, itu keteledoran paling blunder. Sekarang lagi musim yang digebung bukan perusuh, tapi yang kritis. Mau ? [] haris fauzi, Jirak Jaya - Musi Banyuasin, 21 Agt 2019 [] tukang jepret : Koh Ikhsan 

Politik Hiruk - Pikuk yang Berlarut-Larut

Hiruk - pikuk politik di Indonesia tak kunjung mereda semenjak tahun 1997, ketika banyak rakyat menghendaki suksesi mengingat Presiden Soeharto sudah berkuasa lebih 30 tahun. Dan bertepatan saat pemerintah ORBA dengan meyakinkan memenangkan kembali kekuasaannya melalui pemilu 1997, kegaduhan politik memasuki tahap berikutnya. Beberapa kalangan menuduh adanya rekayasa dan kecurangan dalam pemilu ini. Namun sayangnya hingga sekarang belum terbukti. Singkat ceritera, eskalasi politik meninggi dan mengakibatkan kekuasaan Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998 akibat gerakan reformasi. Turunnya Soeharto berturut - turut  secara dinamis digantikan teknokrat Prof. Habibie, politikus Megawati Soekarnoputri, dan Kyai Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Setelah itu masuklah ke era Pilpres, pemilihan presiden secara langsung yang dimulai tahun 2004. Hiruk - pikuk politik reformasi dilanjutkan. Pada pilpres 2004 terjadi banyak "salah duga". Tentunya ini berkontribusi menambah hiruk - pikuk politik Indonesia. Salah satu fenomena dalam pilpres 2004 adalah dengan adanya kekalahan lokomotif reformasi, Dr. Amien Rais dari Partai Amanat Nasional di perhelatan pemilu presiden langsung pada tahun 2004. Pilpres 2004 juga menggulingkan capres unggulan dari partai terbesar Megawati Soekarnoputri, dan malah melahirkan presiden baru Soesilo Bambang Yudhoyono dari partai pemula, partai Demokrat. Presiden baru ini akrab disebut dengan inisialnya, SBY. SBY memerintah selama 10 tahun dalam masa yang relatif stabil, eskalasi politik hanya terjadi menjelang pilpres 2009. Namun ketenangan ini hanya milik SBY. Pada tahun 2014, kembali hiruk - pikuk muncul dipermukaan politik saat menjelang pilpres yang memenangkan mantan walikota Joko Widodo . Jokowi merupakan kader partai terbesar, PDIP, melakukan banyak kebijakan yang memancing oposisi bersuara. Belum lagi karena memang pada pilpres 2014 terdapat oposisi yang cukup kuat. Maka tak heran terjadi hiruk - pikuk. Hiruk - pikuk ini berjalan lebih 5 tahun karena rivalitasnya hingga tahun 2019 masih sama, yakni calon presiden Prabowo Subianto dari partai oposisi Gerindra.

Tahun 2018 saya pernah menyampaikan sebuah postulat politik ihwal Pilpres 2019. Siapapun yang menang, kemungkinan terjadi koalisi total. Oposisi dan penguasa bersatu. Kalo toh sebelum pilpres ada gap lebar, sedemikian lebar sehingga timbul dugaan sebagai gap yang terlihat direkayasa, itu jangan - jangan maunya pebisnis. Bagaimanapun juga gap hiruk - pikuk masa kampanye merupakan bisnis yang menggiurkan. Bisnis politik, bisnis tebak-tebakan, dan bisnis buzzer.

Pilpres 2019 yang demikian ramai dan kontroversial melahirkan jejak yang panjang, salah satunya berbuntut hingga berurusan ke sidang Mahkamah Konstitusi. Ujung cerita Mahkamah telah memutuskan memenangkan salah satu calon presiden. Harusnya sudah beres sampai disini. Ternyata tidak. Perjalanan KPU, kampanye para capres, coblosan rakyat, hingga sidang MK harus diakui ternyata legitimasinya lemah. Mengapa legitimasinya lemah ? Karena semua jalur adalah orijin dari kubu petahana. Mulai dari struktur pelaksana dan pengawas pilpres (KPU dan Bawaslu) hingga mahkamah. Ya jelaslah, wajar seperti itu. Mereka orang - orang petahana. Dimanapun sama seperti itu. Yang menjabat di eksekutif, legislatif, yudikatif adalah "rekan makan siang". Dari jaman kapan pun dan di negara manapun ya begitu itu. Mangkanya apa hasil kerjanya sering dinyinyiri para oposan. Apalagi ketika oposisi menguat tenaganya. Singkat ceritera, dalam kondisi minim legitimasi seperti itu, untuk meng-absorb hasil pilpres perlu pengakuan dan rekonsiliasi. Karena hasil coblosan kurang seru kalo cuma diakui diri - sendiri.

Jawaban akan kebutuhan rekonsiliasi adalah ketika kedua capres bersalaman di tempat umum dengan apapun alasannya, itu hal lumrah. Dilakukan di stasiun kereta pula. Tidak usahlah terlalu di-blow-up dengan macam - macam fatwa miring, baik miring kiri atau miring kanan. Boleh di framing, asal jangan keterlaluan.  Dua petinju, walau sama - sama bonyok, akhirnya salaman juga, apalagi ketemunya di stasiun. Salah satu jadi pemenang, satunya kalah. Tinggal masalahnya jujur atau curang. Jurinya adil atau tidak. Itu saja. Ini bisa diurus, dibuktikan sejarah, atau biasanya nanti diurus di akhirat.

Mengapa harus berurusan dengan akhirat ? Karena dalam masalah kejujuran dan keadilan, dunia ini terlalu nisbi dan relatif. Apalagi banyak konflik kepentingan. Mana ada keadilan dunia yang sempurna ? Nothing. Itu bila kita meyakini akhirat.

Sementara bagi yang hendak menyelesaikan pengakuan masalah kecurangan di dunia, semua bakal baik - baik saja. Hal itu seperti "Gol Tangan Tuhan Maradona". Gol yang dilakukan dengan cara yang salah, namun di-sah-kan oleh wasit. Apapun saat itu keputusan wasit, dianggap sah. Pemilu atau Pilpres pun begitu. Pada pilpres kali ini, dengan ketok palu MK bahwa "tidak terbukti ada kecurangan", maka pilpres sudah bisa dianggap jujur. Anggap saja sah. Seseorang yang getol teriak pemilu ORBA curang, sebaiknya menggunakan otaknya. Bila mengacu kepada hasil kerja Yudikatif, Pemilu jaman ORBA hingga pipres 2019, di tataran Yudikatif tidak pernah sekalipun terbukti ada kecurangan. Tolong, bila anda percaya bahwa Mahkamah menyatakan bahwa dakwaan kecurangan dalam pilpres 2019 tidak terbukti, artinya, pemilu yang lain ya harusnya tidak ada kecurangan juga. Karena di pemilu - pemilu sebelumnya juga tidak terbukti adanya kecurangan. Berpikirlah fair.

Bila banyak opini yang sepertinya kurang fair, itu biasanya akibat penokohan individu. Terlalu mendewakan dan memuja seorang calon presiden. Bila anda berlaku demikian, maka anda akan kesulitan mengejawantahkan idealisme. Bila anda fanatik terhadap seseorang atau fanatik terhadap chauvimisme opini anda akan terlalu membela membabi buta kepada idola anda. Ini disebut fanatik buta. Dalam Islam, fanatik tertinggi itu hanya kepada Allah SWT, Islam, dan Rasulullah SAW. Dalam konstelasi politik di Indonesia, fanatisme terhadap agama ini yang banyak di salah persepsikan. Membela Al Quran di kasus 212, dianggap pendukung Anies Baswedan. Ini persepsi yang tidak tepat. Karena tidak semua yang hadir di 212 adalah pendukung Anies. Bahkan tak sedikit pendukung Jokowi, kolega Ahok. Pendukung Jokowi hadir di 212 adalah karena membela Al Quran, bukan membela Anies.

Ummat Islam ketika membela Al Quran, juga bisa menimbulkan salah tafsir. Salah tafsir bagi mereka yang terlalu memuja individu yang berposisi berseberangan dengan pembela Al Quran. Jadi posisinya adalah yang satu sisi fanatik membela Islam, yang lawannya fanatik membela individu. Dan ini terjadi. Ketika terjadi pelecehan agama Islam, dan Ummat membela, tak sedikit yang melabeli dengan cap radikal. Mereka melabeli lawannya karena mereka sendiri terlalu fanatik terhadap kepentingan individu. Kalap. Bahkan saking kalapnya, mereka membuat stigma jalan pintas bahwa membela Islam berarti radikal, bahwa radikal berarti ISIS. Labeling yang terus berkelanjutan. Mungkin tukang label ini belum faham dua hal. Yang pertama adalah bahwa dalam ajaran Islam, membela agama Islam itu wajib. Yang kedua adalah ISIS itu boneka buatan kaum kapitalis islamphobia, sama sekali bukan dari kalangan Islam. ISIS hanyalah preman ciptaan dunia sekuler yang dipasangi sorban. Menyedihkan sekali bahwa di Indonesia masih ada seorang muslim yang berpandangan bahwa pembela Islam disamakan dengan ISIS. Islamphobia seperti ini tak masuk akal. Berapa banyak sih orang Suriah yang masuk ke Indonesia ? Sedemikian phobianya, takut Indonesia dijadikan Suriah. Malah, rasanya lebih banyak pekerja dan narkoba China yang masuk ke Indonesia. Toh pemerintah kita tenang - tenang saja. Mengapa tenang ? Karena sebagian besar jurnalisme dan media mainstream sudah bungkam terhadap gejala serbuan China ini. Dan yang mengesalkan lagi, alergi kritik mulai berjangkit. Kritik berhadapan dengan aparat. Trus, bila tidak ada kritik, dimana fungsi jurnalisme ?

Dalam jurnalisme, salah satu visi utamanya adalah selalu memelihara sisi kritik. Idealnya begitu. Media sosial termasuk dalam lingkup jurnalisme, bila mengembangkan tradisi kritik. Tradisi kritik pernah dibungkam jaman ORBA dan ORLA. Media kala itu hanya corong penguasa, tanpa berani kritik. Siapa yang melontarkan kritik akan berhadapan dengan aparat dan jeruji.  Mangkanya, dalam suatu kondisi, bila semua media tidak boleh melayangkan kritik, bila pena diancam dengan jeruji, itu artinya pintu gerbang reformasi kebebasan berpendapat sudah dikunci kembali. Tak masalah sih sebenarnya dunia jurnalisme berbalik ke jaman ORLA atau ORBA. Jangan mengaku jaman demokrasi yang berkemajuan. Tapi harus diakui, ini tidak bergengsi. Silakan tengok fenomena sekarang. Mudah - mudahan masih berada di sisi yang benar.

Sebenarnya demokrasi itu mudah. Demokrasi disusun sangat sederhana dan primitif. Sehingga bisa menyerap pola pikir - pola pikir yang sederhana. Kata teman saya, dalam demokrasi, 200 profesor kalah oleh 201 orang awam. Itu benar adanya, demokrasi memang sesederhana itu. Namun dalam demokrasi banyak celah yang bisa dipolitisasi. Mangkanya, dalam berdemokrasi hendaklah berpikir lugu dan jujur. Jangan terlalu bermain tricky. Idealnya begitu. Minimal, nampak lugu dan jujur. Karena pencitraan masih laku keras dalam suatu pasar bernama demokrasi yang mana kita tidak bisa menebak dengan jelas, siapa yang berlaku ala macchiavellian dan mana yang berpolitik dengan jujur. Itu yang sepertinya terjadi dan berkontribusi dalam menciptakan hiruk - pikuk yang berlarut - larut. Namanya juga rebutan kekuasaan. Wallahualam. [] haris fauzi, 14 juli 2019