KONTROVERSI COVID 19 : NEGARA MISKIN BANYAK HUTANG

Orang kaya adalah orang yang banyak harta. Bila orang tersebut sakit, maka dia akan beristirahat dan membelanjakan uangnya untuk berobat. Ketika terjadi wabah di daerahnya, maka dengan kekuatan hartanya, dia akan berusaha sehat dengan memenuhi segala persyaratan anti-wabah. Kalo perlu, dibelinya rumah sakit.
Orang miskin kebalikannya. Ketika dia sakit, bisa jadi dia tetap bekerja demi mendapat rejeki. Prioritas baginya adalah rejeki. Kesehatan jadi nomer dua.

Demikian juga dengan negara. Ketika terjadi pandemi, negara kaya akan semampunya membiayai keperluan kesehatannya. Bila perlu, menghentikan kegiatan 'cari duit'. Kesehatan nomer wahid. Umumnya begitu.
Demikian juga dengan negara miskin. Ketika wabah pandemi merajalela, ternyata masih disibukkan dengan mencari devisa, mendongkrak pariwisata, dan upaya mengais harta ekonomi lainnya.
Setiap keluarga, baik miskin atau kaya, memiliki peluang untuk berhutang. Pelajaran yang saya dapat dari musim PHK krisis moneter 1998 adalah bahwa hutang bisa saja menjadi beban utama sebuah keluarga. Jadi, bila dia pegawai pabrik, dan lantas kena PHK, maka beban finansial terbesar bukanlah biaya makan, melainkan adalah tagihan hutang. Berat ini. Berbeda dengan kebalikannya. Taruhlah seorang buruh tanpa hutang, maka bila terjadi PHK pada dirinya, maka dia cukup berupaya untuk memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan dasarnya. Dia tidak perlu memikirkan bagaimana mencari duit untuk membayar hutang.

Demikian juga dengan negara. Ada negara yang demikian santuy menghadapi krisis ekonomi. Mungkin memang dia negara kaya. Mungkin dia negara swasembada apa saja. Namun jelas, yang santuy menghadapi krisis adalah negara - negara yang tidak memiliki hutang yang besar. Sementara negara - negara yang memiliki hutang bejibun bakal kebingungan ketika ada sedikit pergeseran angka parameter ekonomi, kurs mata uang misalnya.

Ghana, negara yang segera memutuskan untuk melakukan 'lockdown', akhirnya memilih mengorbankan ekonomi negara, demi kesehatan warganya. Presidennya Mr. Nana Akufo memiliki posisi sulit dalam pilihan ekonomi dan kesehatan. Namun Mr Akufo harus memilih salah satu. Dia memilih memrioritaskan kesehatan warganya.

Bagaimana bila ada negara yang miskin --lebih memprioritaskan mengais devisa daripada faktor ancaman kesehatan--, dan negara tersebut memiliki banyak hutang ? Bilamana fenomena - fenomenanya ? Untuk pertanyaan seperti ini, rasanya ada satu saran. Belajarlah ke Asia Tenggara. Sepertinya ada yang bernasib demikian di situ.[] haris fauzi, 21 Maret 2020

ilustrasi : dari internet

KONTROVERSI COVID 19 : CEKLOK !?

COVID 19 bisa jadi bakal menorehkan sejarah di republik ini. Di akhir tahun 2019 sinyalemen ancaman virus ini mulai menggeliat di Wuhan, China. Mewabahnya virus Corona di Wuhan, dengan potensi penyebaran yang tinggi, membuat nyaris semua negara bersiap - siap mengantisipasi ledakannya. Tidak termasuk Indonesia. Yang perlu saya garis bawahi disini untuk pertama kali adalah saat itu regulator --pemerintah RI-- berkesan santai dan meremehkan potensi COVID 19. Nampak di bulan desember 2019, begitu percaya dirinya pemerintah RI bahwa virus tersebut tidak akan bisa masuk Indonesia. Penjelasan - penjelasan pejabat kesehatan-pun lebih menekankan agar tidak panik, tidak sebar berita hoax, dan Indonesia aman nCov2019 (saat itu namanya masih seperti itu). Pejabat Indonesia masih ketawa - ketiwi ketika virus tersebut menggila di China saat imlek, dan lantas menjajah Amerika, Iran, Timur Tengah, dan Eropa yang kebetulan sedang musim dingin sehingga menguntungkan perkembang-biakan si virus.

Adanya virus yang mewabah di China, Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa itu, sontak membuat pemasukan wisata merosot drastis. Travel warning bertebaran. Salah satu negara yang terdampak turun pemasukan finansial dari kejadian ini adalah Arab Saudi dan Indonesia. Gegara virus ini, Arab Saudi menutup Masjidil Haram, sehingga pemasukan dari umroh internasional menjadi nol kosong. Tak ada umroh, tak ada pemasukan. Namun Arab Saudi lebih memilih kesehatan daripada duit. Hal yang berbeda dilakukan oleh pemerintah RI. Tak lama setelah wabah membuat penurunan penerimaan sektor wisata, Januari 2020 Pemerintah RI membuat kebijakan yang bersifat merangsang dan menggenjot sektor pariwisata, diantaranya adalah diskon besar - besaran paket perjalanan wisata, mulai tiket pesawat hingga perhotelan. Regulasi ini berhasil memancing rombongan - rombongan wisatawan mancanegara berlibur ke Indonesia, diantara dari China. Mereka membawa koper, duit, baju, kapal pesiar, kamera, .... dan mungkin juga virus Corona. Namun sampai minggu kedua bulan Maret 2020 regulator pariwisata masih percaya diri bahwa datangnya wisatawan mancanegara tersebut dianggap lebih penting dari kekhawatiran ihwal COVID-19. Tercatat ada kapal pesiar --konon dari Australia-- membawa ribuan wisatawan mancanegara termasuk China dan Eropa yang sandar di Semarang di awal Maret 2020. Kapal ini menurunkan ribuan pelacong yang kemudian bertebaran di tanah Jawa. Awal Maret juga di Halu Oleo Kendari dihebohkan dengan masuknya puluhan orang China. Heboh ketahuan, heboh salah - salahan, mungkin heboh pecat - pecatan. Mungkin dipecat karena kelolosan, mungkin juga dipecat karena tidak mampu merahasiakan hal tersebut.

Walau memang pada Februari 2020 tercatat Bandara Soetta menghentikan penerbangan dari dan ke China, namun, sepertinya banyak rute bercelah yang bisa digunakan untuk jalur masuk. Dalam keadaan normal, mungkin kedatangan orang asing ini biasa saja. Namun ketika semua negara menolak orang asing, dan pemerintah RI malah mempersilakan orang asing masuk, hal ini menjadi lelucon. Dikritik banyak pihak, akhirnya pemerintah tergopoh - gopoh menangani dan menyetop ini. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga menerapkan larangan atau penolakan pendatang dari berbagai negara, secara gradual. Hingga pertengahan Maret, tercatat 10 negara yang masuk dalam 'daftar cekal' ini.

Kebijakan yang terkesan serius digelar oleh Pemprov DKI dipimpin langsung oleh Gubernur Anies Baswedan. Anies berani melangkahi Pemerintahan Pusat yang lamban dan gagap. Awal Maret 2020 Anies membentuk tim tanggap COVID 19, dengan area kerja DKI Jakarta, walau secara tersamar juga bisa menampung keluhan dari luar DKI. Maklum, ruang kerja Gubernur adalah seluas propinsi-nya saja. Namun, untuk mengamankan DKI, Anies percaya bahwa mengamankan daerah sekitar juga harus menjadi perhatian.

Langkah cepat Anies ini berpacu dengan mobilitas Ibukota yang demikian cepat. Potensi terbesar penyebaran virus ini adalah seiring dengan pergerakan manusia. Semakin cepat manusia - manusia bergerak, probabilitas penyebaran virus menjadi semakin tinggi. Bahkan tak lama setelah tim COVID 19 DKI bergerak cepat, Anies berani mewacanakan penerapan lockdown bagi DKI. Wacana ini kemudian menimbulkan kontroversi berkepanjangan karena berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat lebih memilih tidak melakukan lockdown mungkin dengan pertimbangan pergerakan ekonomi. Sekitar dua minggu setelah tim besutan Anies ini mewacanakan lockdown, tercatat ada dua hal penting. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo mengeluarkan himbauan untuk warga DKI agar tidak keluar rumah. Namun karena hanya bersifat himbauan, maka tidak ada yang menggubris. Sehingga Jakarta malah berjubel. Berjubel karena pihak Pemprov DKI mengurangi armada angkutan umum. Pemprov DKI mematuhi himbauan Presiden, warganya abai.

Hal kedua adalah munculnya kebijakan dari pemerintah pusat bahwa akan dilakukan penanganan terpadu dengan komando dari pusat. Otomatis mekanisme dan organisasi yang dibentuk oleh DKI harus melebur ke pusat. Komando pusat ini memang dibutuhkan, karena tidak Jakarta saja yang harus ditangani. Pun pula, DKI tidaklah boleh 'nyelonong' maju sendirian. Semua harus terintegrasi. Pertengahan bulan, DKI sebagai propinsi yang memiliki tim paling sigap dalam penanganan COVID 19, akhirnya meleburkan tim-nya sesuai keputusan Presiden.

Apakah tim gabungan ini efektif ? Harusnya tim ini sangat efektif bila di-start pada Januari 2020. Dengan organisasi yang besar, menghadapi wabah yang sudah menggila di pertengahan Maret ternyata membuat tim gabungan ini tergagap - gagap. Sistem lockdown yang diwacanakan tim DKI tidak direspon dengan sigap oleh tim nasional ini. Sambil menunggu nasib, beberapa daerah berinisiatif melakukan self lockdown. Salah satunya adalah kota Malang. Pada tanggal 16 Maret 2020 Walikota mengumumkan lockdown area Malang Kota. Namun beberapa jam setelah terjadi kontroversi, pengumuman tersebut di-anulir. Mungkin Walikota Malang mendapat teguran. Seperti kita fahami, karena penanganan COVID 19 ini sudah dikomando dari pusat, maka lock - unlock menjadi wewenang pusat, bukan daerah lagi.

Carut - marut pro kontra lockdown, akhirnya berbuah kenekadan juga. Dimulai dengan penetapan Status Kejadian Luar Biasa oleh beberapa daerah, diantaranya adalah Pemkot Surakarta, Pemprov Jateng, dan Pemprov Banten. Dan pada berikutnya Pemkot Bogor juga menetapkan status KLB setelah Walikotanya divonis positif Corona. Ihwal lockdown ? Kali ini bukan dari Malang, melainkan dari DKI. Berbekal selembar Surat Seruan, Gubernur Anies Baswedan menghimbau warga DKI untuk menghentikan kegiatan perkantoran. Bahasa halus dari 'lockdown'. Ceklok ! [] haris fauzi, 21 Maret 2020

ilustrasi : bukan bikinan saya, ambil dari laman FB.