KPK dan REZIM

Sebetulnya, perlu saya akui, betapa malas saya menuliskan hal ini. Inilah tulisan saya, yang sejatinya sangat tidak ingin saya tulis. Adik saya pernah bilang,” enam orang ahli politik, membahas satu hal, akan menghasilkan tujuh teori”. Itulah kenapa saya malas, namun, sepertinya jejak rekam versi saya harus saya tuliskan, setelah itu sudah. Karena saya berharap tulisan versi saya ini salah.

Bagi saya, perseteruan cicak versus buaya ini seiring pergantian rezim. Kita harus ingat sekitar lima tahun lalu mengapa ketua KPK Antasari Azhar masuk bui. Pemenjaraan Antasari ini seakan tidak terpublikasi karena tertutup gegap gempita-nya kisah sandiwara Rambo Densus 88 mengobrak – abrik sarang teroris. Salah satu yang membuat Antasari dijebloskan penjara adalah rencana Antasari untuk membongkar kasus skandal Bank Century. Kemudian ternyata Antasari masuk bui gegara wanita, sementara penggantinya, duet Bibit-Chandra, akhirnya dipreteli Polri, dengan aktor utama Susno Duadji yang melahirkan opera Cicak versus Buaya. Ada apa dengan kasus Century ? Century adalah kasus yang dipandang bisa menjatuhkan penguasa saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Antasari dipandang terlalu nekad hendak mengangkat kasus tersebut. Namun, di akhir cerita, cukup sampai aktor Sri Mulyani yang terseret – seret.

Babak berikutnya, masih dalam era SBY, opera cicak vs buaya menyurut dengan menghasilkan ketua KPK berada digenggaman Abraham Samad, orang yang konon sudah tiga kali ikut tes pencalonan ketua KPK dan baru berhasil dikali ke tiga. Samad akhirnya dilantik presiden SBY. Samad terkenal galak, banyak kasus yang Samad hajar, namun tidak galak untuk kasus Century dan Hambalang.  Kasus Hambalang konon juga mengarah ke keluarga Cikeas, namun, lagi – lagi, berhenti di sosok Anas Urbaningrum dan Nazarudin. Anas ketua partai Demokrat akhirnya dendam kepada klan Cikeas, sementara Nazarudin sang bendahara partai yang akhir – akhirnya linglung dan stress. Track record KPK di era Abraham Samad sukses menahan laju kasus Century dan Hambalang. Dua kasus yang kemungkinan besar bakal menggusarkan SBY.

Jaman berganti, setelah dua periode menjadi presiden, SBY akhirnya lengser dan naiklah presiden baru Jokowi, sosok yang selalu berada dalam bayang – bayang Megawati, ketua PDIP. Sebagai mantan presiden, Megawati juga sejatinya bisa terlilit kasus. Kasus yang potensial membelitnya adalah kasus BLBI. Naiknya Jokowi menjadikan angin segar bagi Megawati. Masalah BLBI bisa terkunci seandainya Kapolri dan KPK tutup mulut. Masalah Kapolri, Megawati percaya kepada calon tunggalnya, Budi Gunawan. Catat, Budi Gunawan adalah orang yang dipandang oleh Megawati sebagai sosok yang mampu meredam kasus BLBI yang menjadi ancaman Megawati. Namun apa lacur, boro – boro dilantik menjadi Kapolri, Budi Gunawan malah dicekal KPK-nya Samad, dijadikan tersangka dan dijerat dengan kasus rekening gendut. Skenario Jokowi untuk mengamankan Megawati-pun kocar – kacir gara – gara ulah Samad.

Lantas, kenapa Samad baru menjerat Budi Gunawan sekarang ? kenapa tidak dari dulu ? ini tidak lepas dari urusan perseteruan antara Megawati dan SBY. Konon, Samad merasa bila Budi Gunawan tampil menjadi pejabat Polri, maka ruang gerak Samad yang hendak memperkarakan BLBI akan terhambat. Dan lagi, rencana Samad untuk mengulur-ulur kasus Hambalang akan terbongkar. Banyak beredar kabar, bahwa sebagai orang yang diangkat oleh SBY, Samad masih pro-Cikeas. Sementara Budi Gunawan, sebagai pro-Megawati, jelas – jelas selain harus mengamankan Megawati, juga akan membawa misi membongkar rezim Cikeas. Ini memang baru dugaan semata.

Maka, terjadilah kegaduhan cicak vs buaya jilid kedua. Polri yang secara institusi menjagokan Budi Gunawan (otomatis pro-Megawati) secara sistematis membalas pencekalan Budi dengan aksi menggoyang KPK. Pimpinan – pimpinan KPK dijerat satu - persatu masuk bui. Disisi lain Budi Gunawan berjuang keras di pra-peradilan untuk memuluskan jalan menjadi Kapolri, sementara Jokowi sebagai presiden belum juga memutuskan pilihannya terhadap calon Kapolri. Jelas, Budi Gunawan masih berharap banyak. Sementara pimpinan KPK termasuk Samad mulai tak-berkutik.

Ada aktor ketiga dalam opera KPK versus Polri, yakni Parlemen. Bagaimana ceriteranya sosok Budi Gunawan ketika di sidang parlemen bisa lolos fit & proper test calon Kapolri dengan sangat mulus, padahal masyarakat semua mengetahui bila Budi tersangka kasus rekening gendut. Parlemen yang dimotori koalisi pendukung Prabowo, dengan senjata “rekening gendut” sejatinya bisa saja mengganjal Budi yang merupakan jago tunggal presiden Jokowi tersebut. Namun itu tidak dilakukan koalisi Prabowo, mereka malah meloloskan dengan sukses. Disini Prabowo sungguh jeli, koalisi Prabowo sadar, bola muntah nan panas ini adalah ring tinju bagi rezim Cikeas (SBY) versus rezim PDIP. Mangkanya, Prabowo lepas tangan. Tidak mengganjal proses Budi. Koalisi Prabowo tidak mau turut campur sebagai petinju ketiga. Maunya sebagai penonton saja. Walhasil opera cicak vs buaya ini makin memanas, apalagi ketika Budi Gunawan lolos di pra-peradilan maka suasana makin gaduh.

Kegaduhan rezim ini menyurut ketika Panglima Moeldoko meradang dan hendak turun tangan bila eskalasi cicak vs buaya terus meningkat. Walhasil presiden Jokowi segera beres-beres, Jokowi memutuskan kepastiannya tidak akan melantik Budi Gunawan, demi menentramkan suasana. Namun, untuk mengamankan sang ibu Megawati, Jokowi juga mengganti pimpinan KPK. Walhasil Samad, ketua KPK yang selama ini menahan laju kasus Hambalang, akhirnya lengser. Gertakan Samad tentang kasus BLBI juga menguap.

Ada nada minor tentang Samad dalam kasus ini. Konon, keputusan Samad hendak membongkar BLBI adalah karena kekecewaannya kepada PDIP yang tidak mau menerimanya sebagai Cawapres mendampingi Jokowi. PDIP memilih Jusuf Kalla. Namun juga, secara kebetulan Samad diidentifikasi sebagai partisan organisasi garis keras yang diduga berideologi non demokrasi. Maka dengan ini-pun gayung bersambut untuk menjebloskan Samad. Organisasi Samad dianggap anti amerika. Penjeblosan Samad-pun terlegitimasi. Nada minor ini sebetulnya tidak penting dalam bahasan rezim, kecuali sekedar mengukuhkan bahwa rezim yang berkuasa memang memiliki hubungan baik dengan amerika. Itu saja.

Yang patut digaris-bawahi adalah bahwa dua institusi, Polri dan KPK, sejatinya adalah pos - pos penting bagi suatu rezim untuk melanggengkan kekuasaannya, menyelamatkan dari jeratan hukum. Lihatlah betapa gamblang kasus Century dan Hambalang, namun tidak kunjung terkuak di jaman SBY. Dengan bergantinya rezim maka dari sini bisa kita prediksi dua kemungkinan. Dengan komposisi KPK baru pilihan Jokowi, maka kasus BLBI akan masuk kotak, dan Hambalang + Century-lah yang bakal terkuak. Mengapa ? Jamak semua orang faham, Megawati tidak menyukai manouver – manouver klan Cikeas yang banyak merugikan PDIP. Saya tetap berharap, tulisan saya salah. Wallahu’alam.